Beranda Nasional Darurat Kesehatan, Jokowi Naikkan Besaran-Jumlah Penerima PKH-Kartu Sembako

Darurat Kesehatan, Jokowi Naikkan Besaran-Jumlah Penerima PKH-Kartu Sembako

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menaikkan jumlah penerima dan besaran program keluarga harapan (PKH) di tengah pandemi Corona. Jokowi ingin masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dan menjaga daya beli.

“Kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli,” ujar Jokowi dalam ratas di Istana Bogor dan disiarkan langsung di Akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Jokowi mengatakan, salah satunya adalah menambah jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

“Mengenai PKH, jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat,” tuturnya.

Selain itu, besaran jumlah uang yang diterima peserta PKH akan dinaikkan sebesar 25 persen. Jokowi mencontohkan komponen penerima kategori ibu hamil akan mendapatkan Rp 3 juta per tahun dari sebelumnya Rp 2,4 juta per tahun. Kemudian komponen anak usia dini mendapatkan Rp 3 juta per tahun, komponen penyandang disabilitas mendapat Rp 2,4 juta per tahun.

“Efektif mulai April 2020,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menaikkan jumlah penerima kartu sembako dari 15,2 juta penerima manfaat menjadi 20 juta penerima. Nilainya naik 30 persen.

“Nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu jadi Rp 200 ribu, akan diberikan selama 9 bulan,” tutur Jokowi.

Kepala Daerah Tak Jalan Sendiri

Jokowi juga menerbitkan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (keppres) terkait penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Dengan terbitnya PP ini semua jelas, para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan kepala daerah harus sesuai koridor undang-undang, PP, keputusan presiden tersebut,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/3).

Dua regulasi yang diterbitkan Jokowi itu adalah PP tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB serta Keppres tentang Penetapan Status Darurat Kesehatan Masyarakat.

Lebih jauh, Jokowi berharap PP dan keppres yang telah ditandatangainya itu bisa mulai berjalan sehingga efektif.

“Saya berharap agar provinsi, kabupaten, kota sesuai undang-undang yang ada silakan berkoordinasi dengan Ketuga Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar semuanya memiliki sebuah aturan main yang sama yaitu undang-undang, PP, keppres yang telah baru saja saya tanda tangan,” kata Jokowi. (mb/detik)

Must Read

Saat Sri Mulyani Sampaikan Pesan Lewat Video Pass The Paper

JAKARTA, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya cara tersendiri menyampaikan pesan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.Lewat akun Instagram pribadinya @smindrawati, perempuan yang...

Peduli Covid-19, Bank Jateng Berikan Ribuan Masker

Alreinamedia, Batang - Melihat kebutuhan masker yang terus bertambah, membuat Bank Jateng berinisiatif untuk memberikan ribuan masker kepada warga Batang, melalui Gugus Tugas Penanganan...

Enam Puskesmas di Cilacap Terima Ambulans Khusus Covid-19

Cilacap,  - Untuk menunjang percepatan penanganan Covid-19 (corona), Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kesehatan menyerahkan kendaraan ambulans khusus Covid-19 kepada 6 Puskesmas yaitu, Puskesmas...

Positif Covid-19 di Indonesia Meningkat jadi 4.241 Kasus

Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia hingga Minggu, 12 April, tercatat sebanyak 4.241...

Panglima TNI Mutasi Jabatan 329 Perwira Tinggi

Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan...